Selain mempercepat proses layanan, sistem yang terhubung juga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meminimalkan risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data masyarakat.
Karena itu, Ahmad Heryawan berharap seluruh instansi pemerintah, lembaga keuangan, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, hingga pelaku usaha swasta segera melakukan penyesuaian sistem pelayanan sesuai kebijakan yang diterbitkan Dukcapil.
Baca Juga:
Sidang Kedua Gugatan Rp5,7 Miliar Eks Karyawan ke Kredivo Digelar PN Jakarta Barat, OJK Hadir
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem pelayanan publik digital yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada keamanan data warga negara.
“Digitalisasi administrasi kependudukan harus dibarengi dengan penguatan keamanan sistem dan edukasi kepada seluruh lembaga pelayanan agar transformasi ini berjalan efektif dan dipercaya masyarakat. Transformasi digital administrasi kependudukan adalah kebutuhan masa depan. Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terlindungi,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Jabar II itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
