WahanaNews.co | Dosen UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Prof Din Syamsuddin, dilaporkan ke
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dugaan radikal.
Terkait itu, cendekiawan
Muslim, Prof Azyumardi
Azra, menilai, pelaporan tersebut tidak masuk akal.
Baca Juga:
Polda Metro Benarkan Nikita Mirzani Laporkan Pengacara Razman Nasution
Menurutnya, pelaporan
dengan tuduhan Din anti-Pancasila, anti-NKRI, dan radikal itu hanya mengada-ada.
Diketahui, pihak yang melaporkan Din merupakan
lelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti-Radikalisme
Alumni ITB (GAR ITB).
"Adalah absurd, tidak masuk akal, jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan
sebagai radikal," kata Azyumardi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(12/2/2021).
Baca Juga:
Hari Ini Sejumlah Ormas Islam yang Dipimpin Din Syamsuddin Jumpa Surya Paloh
Mantan Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta tersebut
menyebutkan, Din adalah salah
satu guru besar terkemuka di kampus tersebut.
Din disebut telah menyumbangkan banyak
kontribusi, bukan hanya bagi universitas itu, tetapi juga kepada Muhammadiyah
dan negara-bangsa Indonesia, dengan mensosialisasikan pentingnya
dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil.
Selain itu, saat menjadi Utusan Khusus
Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerjasama antar-Peradaban,
Din dan Azyumardi melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi di Bogor (2019) untuk konsolidasi dan penyebaran Wasathiyah Islam yang menjadi
karakter Islam Indonesia ke dunia global, Islam dapat terwujud sebagai rahmatan
lil "alamin --Islam yang damai, yang kontributif, untuk kemajuan peradaban.
Karena itu, Azyumardi mengimbau supaya
GAR ITB menarik laporannya tersebut.
Apabila memang ada konflik kepentingan
terkait posisi Din sebagai anggota MWA ITB, ia menyarankan agar diselesaikan
secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat
perguruan tinggi yang berdasarkan objektivitas dan kolegialitas.
"Lebih jauh lagi sikap kritis
Prof Din Syamsuddin kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak disikapi
lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif,"
tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Azyumardi
juga menilai kalau kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni
sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik
dalam masyarakat.
"Pada saat yang sama pimpinan
KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif
dan adil. Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih
kondusif terkait isu sosial-politik," pungkasnya. [dhn]
