Mereka memprovokasi dan menggulirkan wacana masa jabatan kades sembilan tahun dan tiga periode.
“Nah itu yang saya juga menyayangkan, ngapain sih, pakai memprovokasi begitu, karena semua dokumen yang ada, yang diusulkan itu sembilan kali dua, enggak ada sembilan kali tiga,” tuturnya.
Baca Juga:
Buntut Penolakan Koperasi Merah Putih, Mendagri Akan Undang Sejumlah Asosiasi Desa
Adapun dokumen usulan perpanjangan masa jabatan kades yang telah masuk ke Kemendes salah satunya berasal dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).
Menurutnya, mereka sejak awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan ini menjadi sembilan tahun kali dua periode.
Dengan demikian, total masa jabatan kades tetap 18 tahun sebagaimana ketentuan yang saat ini masih berlaku.
Baca Juga:
Diduga Tilep Uang Negara Rp1,3 Miliar, 4 Kepala Desa Dinonaktifkan, Masinton : Akan Ada yang Menyusul
“Tetap 18 tahun, enggak ada sembilan (tahun) kali tiga (periode),” ujar Halim.
Sebelumnya, ribuan kepala desa berunjuk rasa di DPR RI pada Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut masa jabatannya diperpanjang sembilan tahun.
Para kades itu mendesak ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan mereka hanya enam tahun dan bisa mencalonkan diri tiga periode direvisi.
