Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kebutuhan dokter yang kompeten masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi.
Meski demikian, Irma mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga medis tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mutu pendidikan maupun standar kompetensi profesi dokter.
Baca Juga:
Kasus MBG, Hinca Minta Kejaksaan Kejar Semua Pelaku
Menurutnya, kualitas lulusan harus tetap menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Irma juga menyoroti maraknya pembukaan fakultas kedokteran baru di berbagai daerah.
Ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, rumah sakit pendidikan, serta tenaga pengajar yang memadai.
Baca Juga:
M. Qodari: Buku Presiden Solusi Disusun sebagai Bacaan Populer bagi Masyarakat
Menurutnya, apabila pembukaan program studi kedokteran dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka kualitas pendidikan berpotensi menurun dan berdampak pada rendahnya tingkat kelulusan mahasiswa dalam uji kompetensi nasional.
“Kalau ada fakultas kedokteran yang tingkat kelulusan uji kompetensinya di bawah 40 atau 50 persen secara konsisten, itu harus dievaluasi serius. Jangan sampai izin pembukaan fakultas kedokteran diberikan begitu saja tanpa memastikan kualitas pendidikannya,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Irma berpandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus mengoptimalkan kapasitas fakultas kedokteran yang telah memiliki rekam jejak pendidikan yang baik dibandingkan terus membuka program studi baru yang belum siap secara akademik maupun infrastruktur.
