WahanaNews.co, Jakarta - Kritikan dari media akan semakin banyak saat tahun politik semakin dekat. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-25 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Namun, Jokowi berterima kasih pada seluruh komunitas pers dan wartawan di seluruh Indonesia yang selama ini telah melakukan evaluasi kritis dan cermat terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga:
Pilkada 2024 Dinilai Gagal, Jokowi Kembali Jadi Kambing Hitam
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar media pers di Indonesia tetap mematuhi Kode Etik Jurnalisme. Baginya, hal ini adalah keunggulan media pers dibandingkan dengan jurnalisme warga atau citizen journalism.
Presiden juga memberikan apresiasi terhadap PWI sebagai organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia yang telah berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah akurat, seimbang, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.
Di hadapan para pemimpin redaksi dan pemilik media yang hadir, Jokowi menggambarkan kritik dari pers sebagai bentuk dukungan yang sehat dan tambahan energi untuk pemerintah.
Baca Juga:
Pegiat Medsos Minta Jokowi Jangan Muncul Selama 5 tahun
Ia menjelaskan bahwa kritik yang diterima bervariasi, mulai dari yang disampaikan dengan sopan hingga yang kurang jelas dalam arahnya.
"Ada yang halus, ada yang samar-samar, yang perlu didalami ini larinya ke mana. Ada yang to the point, keras, pedas, banyak yang seperti ini juga. Ada yang offside, tidak jelas apa tujuannya," tuturnya.
"Ya tidak apa-apa, semuanya jadi jamu sehat dan energi tambahan ke pemerintah," sambungnya.
Di samping itu, Jokowi mengakui bahwa situasi industri jurnalisme dan media saat ini mengalami tantangan yang serius. Menurutnya, perkembangan dunia digital adalah penyebab utama permasalahan ini. Ia menekankan bahwa tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain, situasi serupa sedang terjadi.
"Digital ini tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita suruh stop," ucap Jokowi.
Di Forum G20 India, lanjutnya, ada enam negara besar yang berbicara soal AI (artificial intelligence) dan mengungkapkan kekhawatiran.
Menurutnya, negara-negara juga selalu terlambat membuat regulasi terkait hal baru.
"Kita belum selesai belajar satu hal, sudah muncul lagi yang lain. Sekarang naskah, skrip, narasi bisa pakai AI. Bahkan membawakan berita juga bisa pakai AI," lanjut Jokowi.
Oleh karena itu, kata Presiden, diperlukan payung besar regulasi tentang transformasi digital yang holistik.
Regulasi yang holistik itu harus bisa mengatur pula mengenai industri yang berkaitan dengan digitalisasi, seperti industri kreatif dan UMKM, serta industri-industri lainnya.
Jokowi juga menghimbau kepada pers untuk tidak menghasilkan berita yang hanya bertujuan untuk menjadi viral atau menciptakan sensasi semata.
"Berita yang baik seharusnya bukan sekadar upaya untuk mencapai ketenaran melalui viralitas atau penciptaan sensasi. Hal ini dapat memicu penyebaran informasi palsu (hoaks), yang sayangnya masih berjumlah 11.000 di dunia digital," ujar Jokowi.
Ia menegaskan bahwa pers tidak seharusnya tergoda untuk bersaing dalam menciptakan informasi viral dengan menggunakan hoaks. Menurutnya, hal-hal semacam itu perlu dihindari.
Selain itu, Jokowi juga mengusulkan agar Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024 dapat diselenggarakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Sementara menurut agenda, HPN 2024 rencananya akan digelar di Solo, Jawa Tengah.
"Tadi disampaikan, di Solo HPN-nya. Saya menawarkan di IKN. Silakan dipilih. Hotelnya juga sudah jadi yang di sana nanti," kata Jokowi.
Hotel yang dimaksud Jokowi adalah Hotel Nusantara yang baru saja dibangun. Jokowi kemudian berkelakar agar Ketua PWI Atal S Depari tidak menyampaikan kepada Wali Kota Solo bahwa HPN 2024 batal digelar di kota itu.
"Tapi nanti jangan Ketua PWI menyampaikan ditarik ke IKN. Wali kotanya marah dengan saya nanti," ujar Jokowi disambut gelak tawa hadirin.
Jokowi juga mengusulkan agar peserta pembukaan Kongres PWI yang hadir di Istana Negara dapat mencapai Bandung dengan menggunakan kereta cepat. Perlu diingat bahwa Kongres PWI ke-25 diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat.
"Kongresnya kan di Bandung, sore ini naiknya kereta cepat. Dari Halim ke Padalarang minggu lalu saya coba 26 menit, ditambah feeder 13 menit, totalnya kurang lebih 46 menit. Kalau mau ya, kalau enggak juga enggak apa-apa," katanya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
