WAHANANEWS.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sampai harus turun tangan mengurus pasokan batu bara untuk PLN akibat persoalan listrik yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, ia berseloroh dirinya kini merangkap sebagai project manager PT PLN (Persero) dalam urusan pengadaan batu bara.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menjelaskan langkah pemerintah mengatasi persoalan pasokan energi primer yang memengaruhi sistem kelistrikan nasional.
Baca Juga:
RI Batal Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya
"Saya 10 hari terakhir jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi ngurus batu bara sekarang," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Bahlil mengatakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir melakukan pembahasan intensif terkait persoalan kelistrikan bersama sejumlah pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.
Menurutnya, persoalan pasokan batu bara untuk PLN bukan pertama kali terjadi karena masalah serupa juga sempat muncul pada 2022.
Baca Juga:
Viral Jalan Menuju Rumah Keluarga Istri Bahlil Mulus dan Lebar, Kades Akhirnya Angkat Bicara
Ia menjelaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.
Sementara itu, volume batu bara yang telah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.
Bahlil menilai secara perhitungan kebutuhan, pasokan tersebut seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.
"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," jelasnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan masalah utama bukan pada jumlah batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara berkalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik.
Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), namun pelaksanaan teknis pengadaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pemasok.
Karena itu, ia mengaku sempat menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN bahwa dirinya akan menjadi "project manager" apabila persoalan serupa terus berulang.
"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.
Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan nasional saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan pasokan energi primer.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan gangguan pasokan energi primer yang berdampak pada sektor kelistrikan tidak kembali terulang.
Ke depan, pemerintah akan membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, serta PLN guna meningkatkan transparansi proses pengadaan.
"Nah, mulai ke depan Kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan Dan saya minta para penegak hukum awasi, Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun Muncul terus. Nah ini kira-kira kondisi PLN," pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
