Disebutkan, tren deforestasi di 3 provinsi terdampak banjir bandang-tanah longsor ini turun. Di Aceh truun 10,04%, di Sumatra Utara turun 13,98%, dan Sumatra Barat turun 14% dibandingkan tahun 2024.
"Perintah Bapak Presiden kepada saya saat ditunjuk jadi Menteri Kehutanan itu 2, "Kamu Jaga hutan", "Kamu harus berani". Dengan tim yang saya miliki kita terus berusaha jaga hutan lebih baik. Data adalah penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan harus disempurnakan," ujarnya.
Baca Juga:
Rekam Citra Satelit Penyebab Banjir Sumatra
"Bukan karena tadi data deforestasi itu turun, bukan berarti cukup mengompensasi apa yang terjadi di masa lalu. Memang ada secara historis secara struktural, jangan diulangi lagi," ucap Raja Juli.
Di sisi lain, Raja Juli mengungkapkan asal usul material kayu yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kata dia, sejak Juli 2025, pihaknya telah melakukan penegakan hukum di 3 provinsi itu, mengungkap penebangan hutan tidak sah, termasuk pembalakan liar dan perambahan hutan. Puluhan batang kayu pun telah diamankan, dan kini kasus-kasus tersebut dalam proses hukum lanjutan.
"Terkait PHAT di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan yang jadi berita beberapa waktu lalu, saya tegaskan, belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUH sejak Juli 2025, karena permintaan Bapak Bupati ketika itu," jelasnya.
Baca Juga:
PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) salurkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke beberapa titik bencana alam di Sumatera Utara. Bantuan ini meliputi sembako, obat-obatan, baju layak pakai
"Kementerian Kehutanan berkomitmen melakukan investigasi tuntas mengenai material kayu yang terbawa arus banjir. Kami berharap segera dapat menyelesaikan, jika terdapat tindakan pidana, kami akan segera proses penindakan hukum setegas-tegasnya," ucap Raja Juli.
Raja Juli berjanji akan membuka hasil penyelidikan secara transparan penuh.
Cabut Izin Perusahaan
