WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa selama satu tahun menjabat ia tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk kegiatan penebangan, pernyataan yang ia sampaikan sebagai klarifikasi di tengah kritik publik terkait kerusakan hutan dan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI yang membahas penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera pada Kamis (4/12/2025) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Gelondongan Kayu Bermunculan Saat Banjir Hantam Sumatera, Ada Apa di Garoga dan Batang Toru?
“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” ujar Raja Juli.
Ia menambahkan bahwa izin PBPH yang ia keluarkan justru berkaitan dengan Restorasi Ekosistem, bukan eksploitasi hutan.
Raja Juli kemudian mengingatkan bahwa pemerintah kini bersiap mencabut PBPH milik sekitar 20 perusahaan yang mengelola total 750.000 hektar lahan setelah ia menerima persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Sikap 'No Comment' Kepala Seksi Kehutanan KPH IV Toba Transparansi Pejabat Publik Dipertanyakan
“Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berada di berbagai wilayah Indonesia dan sebagian beroperasi di provinsi yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor di Sumatera.
“Termasuk di tiga provinsi terdampak,” katanya.
Namun ia memilih tidak menyebut nama perusahaan dalam forum tersebut dan memastikan daftar lengkap baru akan dipublikasikan setelah dirinya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Raja Juli menegaskan bahwa langkah pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya rasionalisasi PBPH sekaligus moratorium terhadap izin baru pemanfaatan hutan tanaman maupun hutan alam.
Melalui akun Instagram @rajaantoni, ia juga membagikan video saat meninjau lokasi banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat dan menekankan bahwa prioritas pemerintah adalah evakuasi korban serta pemulihan kondisi.
Raja menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik tetapi mengingatkan masyarakat agar tetap memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan dan bantuan darurat terlebih dahulu.
Di kolom komentar, banyak warganet yang mempertanyakan perizinan eksploitasi hutan dan meluapkan kemarahan atas kerusakan lingkungan yang dianggap memicu bencana tersebut.
Menanggapi hal itu, Raja Juli menyatakan bahwa ia tidak alergi terhadap kritik.
“(Saya) ucapkan terima kasih juga tentu untuk publik, ya, pada masyarakat, saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
