WahanaNews.co | Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memaparkan salah satu poin penting hasil konsinyering Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun. Anggaran tersebut, kata Rifqi, akan dialokasikan secara bertahap.
"Soal anggaran Pemilu 2024, yang dapat disetujui sebesar Rp 76 triliun yang akan dialokasikan dari APBN 2022, 2023, dan 2024," ujar Rifqi kepada wartawan, Sabtu (14/5/2022).
Baca Juga:
Dua Oknum ASN Pemkab Manokwari Disebut Bawaslu Langgar Netralitas
Meski demikian, Rifqi mengatakan hasil konsinyering yang dilakukan pada Jumat (13/5/2022) tersebut belum menjadi keputusan resmi. Keputusan resmi akan ditetapkan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dalam waktu dekat.
"Konsinyering, agenda untuk menyamakan persepsi dan ini bukan agenda keputusan resmi bersama. Keputusan resminya akan diambil melalui RDP," ungkap Rifqi.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun masih bisa direviu lagi. KPU, kata Hasyim akan membahas lagi bersama DPR dan pemerintah agar anggaran tersebut bisa diefisienkan.
Baca Juga:
KPU Bone Bolango Sosialisasikan Pembentukan Pantarlih untuk Pemilihan Bupati Tahun 2024
"Diajukan Rp 76,6 triliun, nah ini kan masih direviu lagi," ujar Hasyim usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Mendagri, Bawaslu dan DKPP di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Hasyim mengatakan, angka Rp 76,6 triliun sebenarnya anggaran yang sudah dirasionalisasi dari usulan awal KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun.
Menurut Hasyim, terbuka kemungkinan anggaran tersebut ditekan lagi lebih kecil jika anggaran KPU hanya fokus untuk kepentingan elektoral atau penyelenggaraan pemilu.
Sementara anggaran lain, seperti infrastruktur untuk kantor atau sewa gedung untuk kantor KPU daerah serta gudang dan penanganan Covid-19 dalam penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dia mencontohkan pemerintah bisa saja menghibahkan gedung yang tidak dipakai untuk kantor KPU dan gudang.
"Efisien tentu saja masih mungkin kita peroleh atau raih dengan beberapa catatan itu (gedung KPU dan penanganan Covid-19 ditanggung pemerintah)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasyim menegaskan anggaran pemilu 2024 merupakan anggaran multiyears mulai tahun 2022, 2023, 2024, dan tahun 2025. Anggaran tahun 2022, kata Hasyim, sudah siap dan akan segera dicairkan jika DPR bersama pemerintah dan KPU sudah setujui tahapan, jadwal dan program Pemilu Serentak 2024.
"Tetapi sebelum dikucurkan atau dicairkan kan harus dimatangkan lagi, antara KPU pemerintah dan DPR khusus untuk kegiatan 2022 ini," kata Hasyim.
Diketahui, usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun dengan perincian anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun, tahun 2023 sebesar Rp 17,6 triliun, tahun 2024 sebesar Rp 49 triliun dan tahun 2025 sebesar Rp 2 triliun. [qnt]
