WAHANANEWS.CO, Jakarta - Peran media massa dalam menjaga keterbukaan informasi publik kembali mendapat perhatian serius dari DPR RI.
Khususnya bagi wartawan parlemen, keberadaan mereka dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif kepada masyarakat luas.
Baca Juga:
Kodim 0203/Langkat Gelar Forum Silaturahmi Bersama Insan Pers Binjai dan Langkat
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang berlangsung di Kota Serang, Banten.
Forum ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) agar penyampaian informasi kepada publik dapat berjalan lebih cepat, profesional, akurat, dan berimbang.
Dalam forum tersebut, wartawan parlemen disebut tidak sekadar menjalankan fungsi jurnalistik sebagai penyampai berita.
Baca Juga:
PLN Journalist Awards 2025 Catat Rekor 1.329 Karya, Bukti Antusiasme Tinggi Insan Pers
Lebih dari itu, insan pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan berbagai kebijakan, program, hingga capaian kinerja parlemen secara utuh dan objektif.
“Peran wartawan, khususnya koordinator wartawan parlemen, menjadi faktor penting agar apa yang dilakukan DPR dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun transparansi yang profesional dan akuntabel,” ujar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Muhammad Najib Ibrahim usai memberikan sambutan dalam forum yang digelar di Kota Serang, Banten, Rabu (6/05/2026).
Najib Ibrahim menambahkan, media massa juga memegang tanggung jawab besar dalam membantu masyarakat memahami fungsi utama DPR RI, mulai dari legislasi, pengawasan, hingga penganggaran.
Menurutnya, pemberitaan yang disampaikan kepada publik tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus berimbang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Penyajian informasi harus berimbang. Ini penting agar framing di masyarakat terbentuk secara objektif dan faktual, sehingga kinerja DPR dapat dipahami secara positif oleh publik,” lanjutnya.
Kegiatan forum komunikasi ini sekaligus menjadi ruang dialog terbuka antara DPR RI dan insan pers dalam membangun kolaborasi yang konstruktif demi memperkuat demokrasi.
Melalui diskusi dan pertukaran pandangan, kedua pihak diharapkan dapat menciptakan pola komunikasi yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara menyeluruh.
Pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi kegiatan juga dinilai memiliki makna strategis.
Selain dikenal memiliki dinamika pembangunan yang berkembang pesat, daerah tersebut dianggap merepresentasikan tingginya aspirasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Banten dipilih karena dinamika pembangunan dan aspirasi masyarakatnya yang tinggi. Ini menjadi ruang pembelajaran yang bisa kita publikasikan sebagai insight bagi daerah lain,” jelasnya.
Melalui forum ini, DPR RI dan insan pers diharapkan mampu membangun kesamaan visi dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sinergi yang kuat antara parlemen dan media diyakini menjadi elemen penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat sekaligus memastikan aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
