Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan WFH seharusnya tidak hanya berorientasi pada fleksibilitas kerja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian polusi udara dan pembenahan sistem transportasi publik.
Khozin juga mengingatkan bahwa perencanaan kebijakan harus dilakukan secara matang agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Baca Juga:
Harga Minyak Dunia Naik Tajam, Pemerintah Ambil Langkah Tak Biasa: WFH Nasional
“Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kajian terkait kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Pendekatan tersebut mencakup dampak terhadap produktivitas kerja hingga penerimaan negara secara keseluruhan.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas,” kata Purbaya, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai bahwa hari Jumat menjadi salah satu opsi karena memiliki durasi jam kerja yang relatif lebih pendek dibandingkan hari lainnya.
“Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” jelasnya.
