WAHANANEWS.CO, Jakarta - Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2026 dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, MY Esti Wijayanti, untuk menyampaikan kritik sekaligus peringatan tegas kepada pemerintah.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
Baca Juga:
Hardiknas 2026: Pemko Binjai Fokus pada Pemerataan Pendidikan Berkualitas
Dalam keterangannya, Esti menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang terpinggirkan dari akses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun keterbatasan fasilitas.
"Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, bukan pilihan," serunya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Mengacu pada tema Hardiknas 2026, ‘Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, Esti mengingatkan bahwa peran negara tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan merata.
Baca Juga:
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Palas Tahun 2026
“Saya ingin menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa sekolah,” tutur Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, Sabtu (2/5/2026).
Sebagai pimpinan di Komisi Pendidikan DPR RI, ia menyoroti bahwa persoalan pendidikan saat ini tidak hanya soal akses, tetapi juga kesenjangan kualitas yang masih terjadi di berbagai daerah.
Ketimpangan tersebut, menurutnya, paling terasa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
"Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Esti juga menyinggung upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem pembelajaran harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan listrik dan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita. Maka Negara harus hadir, kebijakan harus berpihak, dan kita semua harus bergotong royong memastikan pendidikan menjadi jalan kemajuan bagi semua,” jelasnya.
Selain itu, Esti turut mengkritisi pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN/APBD.
Ia menekankan bahwa anggaran tersebut harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak sekadar habis untuk belanja rutin, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar di lapangan.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab.
"Pengalokasiannya harus benar-benar untuk sektor pendidikan yang sesungguhnya. Anggaran pendidikan yang besar tidak hanya habis untuk belanja rutin," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran harus difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
“Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus secara khusus mendapatkan perhatian baik untuk sarana prasarananya, akses dan juga untuk para tenaga pendidiknya,” lanjut Esti.
Lebih jauh, Esti menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.
Ia menegaskan bahwa guru harus mendapatkan penghasilan yang layak serta kepastian ekonomi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
"Tidak boleh lagi ada guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari cukup dan dalam ketidakpastian ekonomi," ucap Politisi PDIP tersebut.
Menutup pernyataannya, Esti mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Peringatan Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa adil kebijakan itu bekerja," tutup Esti.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
