WahanaNews.co | Pandemi
belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sebagai catatan, pada Kamis
(8/7/2021) terjadi kenaikan 38.391 kasus baru. Namun, Politikus membuat gaduh
dengan melempar wacana untuk dihadirkannya RS Khusus Pejabat.
Baca Juga:
Penjabat Bupati Tapanuli Utara Koordinasikan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan Kemenkeu
Usulan ini dilontarkan oleh Wasekjen DPP PAN, Rosaline
Rumaseuw. Dasarnya, karena banyak pejabat yang kini juga kesusahan mencari
rujukan RS. Menurut dia, pemerintah lupa memberikan hak istimewa bagi para
pejabat di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, banyak rekan sejawatnya meninggal akibat tak
mendapat RS rujukan. Bahkan dirinya mengklaim sudah mengemis untuk bisa
mendapatkan RS.
Bahkan, Rosaline meminta pemerintah lebih memperhatikan
kesehatan anggota Dewan dengan membangun RS khusus pejabat.
Baca Juga:
Pejabat Dinas Pendidikan Langkat Diamankan, Terjaring Razia Diskotek Positif Narkoba
"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana
caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang dewan kok
tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline Rabu 7 Juli 2021.
Wacana ini pun mendapat kritikan dari para politikus.
Misalnya saja, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai RS khusus pejabat terkesan
eksklusif. Karena itu pihaknya menolak usulan PAN tersebut.
"PPP tidak setuju dengan usulan tersebut karena
terkesan ekslusif," kata pria disapa Awiek ini lewat pesan singkat, Kamis
(8/7/2021).
Menurutnya, pejabat negara sudah punya asuransi kesehatan
yang memadai dan harusnya bersyukur memiliki hal tersebut. "Bukankah
pejabat punya asurasni, sudah difasilitasi asuransi sudah bagus," kata
anggota DPR RI ini.
Awiek menegaskan, rasa keadilan untuk rakyat harus
tercermin. Pasalnya, saat ini banyak rumah sakit penuh karena melonjaknya
Covid-19. "Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak
masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus
pejabat negara," ungkap Awiek.
Senada, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, rumah
sakit khusus untuk pejabat tidak perlu dibuat.
"Tidak perlu, malah rakyatlah yang harus didahulukan.
Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat mesti diutamakan," kata
dia.
Jazilul menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan itu. Dia
bilang, yang dibutuhkan saat ini bukan membeda-bedakan pelayanan, khususnya di
masa pandemi Covid-19.
"Kami menolak usulan tersebut karena dapat melukai rasa
keadilan ditengah masyarakat. Saat ini Kita perlu kebersamaan dan persatuan,
bukan dibeda bedakan pelayanan," ungkap dia.
Menangis Bersama
Rakyat
Setali tiga uang, Rahmad Handoyo menilai usulan pembuatan
rumah sakit khusus pejabat bukan prioritas. Menurutnya, paling penting saat ini
ialah menyelamatkan nyawa rakyat di tengah melonjaknya kasus Covid-19.
"Agenda nasional prioritas utama saat ini adalah
penyelamatan jiwa bencana dengan cara PPKM darurat, itu yang menjadi pikiran
kita, segala daya kita fokus kesitu," ungkap dia.
Pria yang duduk sebagai anggota Komisi IX DPR RI ini
mengingatkan bahwa di saat ini, seharusnya lebih berpihak kepada rakyat.
"Saya kira kita ketawa bersama rakyat, menangis bersama rakyat. Saat
inilah kita menangis, bersatu padu perang melawan Covid-19," kata Rahmad.
Menurut dia, rasa prihatin kepada sesama rekan adalah wajar.
Namun, semua kini harus memberikan pikiran untuk rakyat. "Kita justru
prioritas pikirkan adalah untuk penyelamatan rakyat. Saya juga memahami kami di
Komisi IX ketika saudara kami yang gugur kami juga pontang panting mencari
rumah sakit, ya kami bersama-sama dengan rakyat,"jelas Rahmad.
Sementara, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut,
usulan adanya RS khusus pejabat berlebihan dan menyakiti perasaan publik.
"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS Khusus bagi
pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan
saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," kata
Willy.
Menurutnya, lebih tepat para anggota DPR sama-sama
menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19.
Bukan justru mengusulkan untuk membangun RS dan menempatkan hak istimewa yang
tidak penting.
"Ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR
ini terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS Eksklusif. Promosi
Pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman
berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak
lainnya," jelas dia.
Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada
tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat
berempati bersama rakyat.
"Tidak perlu ada tindakan istimewa dalam situasi
darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita
juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada
disamping rakyat dalam melalui masa sulit ini," kata dia.
Nurul memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau
kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam
masa pandemi ini.
"Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu
nilainya sama. Semua equal kalau sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang
menyatakan tidak perlu statement seperti itu," kata dia. [qnt]
