WAHANANEWS.CO, Jakarta – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama (FPNU) menyampaikan tiga nama yang dinilai layak menjadi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.
Ketua FPNU Abdul Hamid Rahayaan menyebut tiga figur tersebut adalah Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar, Dr. KH. Marsudi Syuhud, dan Prof Dr KH Maskhri Abdila.
Baca Juga:
Hormati Khamenei yang Tewas Diserang AS, Menlu Sugiono dan Ketua MPR Terbang ke Iran
Menurut Abdul Hamid, ketiga tokoh tersebut memiliki rekam jejak yang dinilai relevan dengan kebutuhan NU ke depan, baik dari sisi pengalaman organisasi, kapasitas intelektual, kemampuan manajerial maupun jaringan nasional dan internasional.
“Ketiga sosok ini memiliki latar belakang, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, serta jaringan nasional dan internasional yang dinilai sesuai dengan kebutuhan NU saat ini,” kata Abdul Hamid kepada WAHANANEWS.CO, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai KH Nazaruddin Umar memiliki kombinasi kapasitas sebagai ulama, intelektual, dan birokrat. Pengalaman panjang di pemerintahan serta jaringan yang dimilikinya di dalam maupun luar negeri, kata Abdul Hamid, menjadi salah satu pertimbangan.
Baca Juga:
Menteri Haji Tegaskan Prabowo Tak Campuri Pemilihan Kepemimpinan Muktamar NU
“Prof. Nazaruddin Umar memiliki kapasitas sebagai ulama dan intelektual, serta pengalaman birokrasi yang panjang. Kyai Nazaruddin Umar juga mempunyai jaringan relasi dalam dan luar negeri yang luas serta pernah menjadi Katib Aam PBNU,” ujarnya.
Marsudi Syuhud Dinilai Punya Pengalaman Organisasi
Nama kedua yang diusulkan adalah KH Marsudi Syuhud. Abdul Hamid menyebut Marsudi memiliki latar belakang santri dengan jaringan nasional dan internasional serta kemampuan berkomunikasi menggunakan sejumlah bahasa asing.
Selain itu, Marsudi dinilai memiliki pengalaman panjang dalam organisasi keumatan dan NU.
“Kyai Marsudi adalah organisator yang berpengalaman. Beliau saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan pernah menduduki posisi Sekretaris Jenderal serta Wakil Ketua Umum PBNU,” kata Abdul Hamid.
Sementara itu, figur ketiga yang disebut adalah Prof Dr KH Maskhri Abdila. Abdul Hamid menilai Maskhri memiliki latar belakang akademisi dan intelektual serta pengalaman dalam struktur organisasi NU.
Ia juga menyebut Maskhri pernah menjabat sebagai Ketua PBNU dan menjadi Staf Khusus Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Soroti Politik Transaksional
Selain kapasitas dan pengalaman, Abdul Hamid menilai persoalan integritas dan pola mendapatkan dukungan menjadi aspek penting dalam menentukan kepemimpinan PBNU mendatang.
Menurut dia, ketiga nama yang disebut FPNU dinilai tidak menggunakan pendekatan transaksional untuk memperoleh dukungan dari PWNU maupun PCNU.
“Yang terpenting, ketiga tokoh ini tidak menggunakan cara-cara transaksional untuk mendapatkan dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama,” tegasnya.
Abdul Hamid mengatakan kondisi internal NU saat ini membutuhkan sosok yang mampu mengedepankan rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi.
“Kami tidak melakukan perbuatan tercela dengan cara menyogok atau menyuap pengurus wilayah maupun cabang NU untuk memilih seseorang. Kondisi internal NU saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi dan menyatukan berbagai faksi,” ujarnya.
Ia berharap pemimpin PBNU periode 2026–2031 tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi dengan seluruh elemen organisasi.
Menurut Abdul Hamid, kemampuan manajerial menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menata PBNU agar mampu merespons perubahan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi organisasi.
“Ketiganya juga bebas konflik sehingga diharapkan mampu menyatukan kembali faksi-faksi yang ada di NU,” katanya.
Diharapkan Perkuat Peran NU di Dunia Internasional
Abdul Hamid optimistis terpilihnya salah satu dari tiga figur tersebut dapat membawa NU memainkan peran lebih besar, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Ia menilai NU memiliki modal sosial dan jaringan global yang dapat dimanfaatkan untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan dunia.
Menurut dia, NU ke depan tidak hanya dituntut memperkuat program pendidikan, sosial dan keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya perdamaian serta penyelesaian konflik antarnegara.
“NU memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik antarnegara dan mendorong perdamaian dunia. Modal jaringan yang dimiliki NU harus dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan,” ujar Abdul Hamid.
Di tingkat nasional, ia juga berharap NU dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abdul Hamid menilai jaringan organisasi dan sumber daya NU dapat berkontribusi dalam menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap Muktamar NU ke-35 menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi keluar dari berbagai dinamika internal sekaligus memperkuat peran NU dalam kehidupan kebangsaan dan percaturan internasional.
[Redaktur: Teunku Agam Asyura]
