WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan, terutama di 214 kabupaten/kota yang telah mencatat harga di atas ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram," kata Tito di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Presiden Ajak Bangsa Kembali ke Semangat Gotong Royong, Tolak Kerusuhan dalam Aksi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif di lapangan.
Beberapa daerah mulai mencatat penurunan harga beras sebagai hasil dari intervensi pasar yang dilakukan.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menyebutkan bahwa langkah intervensi pasar merupakan strategi taktis yang tepat guna menghindari potensi krisis pangan.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Sensor Medsos Saat Demo, Wamenkomdigi Minta Jaga Kondusivitas
"Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu," kata Jimmy.
Ia menambahkan bahwa intervensi pasar dapat efektif dalam jangka pendek, asalkan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengendalian harga beras secara berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Perbaikan pada sisi produksi dan distribusi pangan menjadi kunci agar stabilitas harga bisa terjaga dalam jangka panjang.
Menurut Jimmy, dorongan terhadap produktivitas petani harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada mereka, termasuk penyediaan bibit unggul dan pupuk yang terjangkau.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, serta kesiapan mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Agustus 2025, harga beras masih mengalami peningkatan di ratusan kabupaten/kota. Namun, tren inflasi mulai melandai dibandingkan bulan sebelumnya.
"Inflasi beras pada bulan Agustus sebesar 0,73 persen dibandingkan bulan sebelumnya, relatif lebih rendah dibandingkan Juli," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Secara keseluruhan, meski tekanan harga masih terasa di luar Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah yang jauh dari sentra produksi, dampak terhadap inflasi umum perlahan menurun.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
