Tito mengatakan persoalan honorer tidak terjadi dalam satu periode pemerintahan daerah saja, melainkan menumpuk dari satu kepala daerah ke kepala daerah berikutnya.
"Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujar Tito.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
Menurutnya, penumpukan tenaga honorer kemudian memunculkan persoalan baru karena mereka kerap menuntut kepastian status sebagai aparatur sipil negara.
Tito menjelaskan bahwa banyak tenaga honorer akhirnya melakukan aksi untuk meminta kejelasan apakah akan diangkat menjadi PNS atau PPPK.
Ia mengatakan pemerintah pada akhirnya mengakomodasi aspirasi tersebut melalui mekanisme seleksi.
Baca Juga:
Bupati Muara Enim Edison Terseret OTT KPK, Dugaan Duit Proyek Pendidikan Mulai Terbongkar
"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu," jelas Tito.
Tito menyebut proses pengangkatan itu tetap dilakukan dengan seleksi sebelum sebagian honorer masuk ke skema kepegawaian yang dibiayai daerah.
"Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi," jelas Tito.
