"Honorer sudah dimoratorium," jelas Tito.
Tito kemudian meminta seluruh kepala daerah bersikap tegas dalam mencegah penambahan tenaga honorer baru.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
"Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya," jelas Tito.
Ia kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru di daerah.
"Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," jelas Tito.
Baca Juga:
Bupati Muara Enim Edison Terseret OTT KPK, Dugaan Duit Proyek Pendidikan Mulai Terbongkar
Menurut Tito, rekrutmen honorer baru akan menambah beban biaya belanja pegawai dan berpotensi menjadi masalah bagi kepala daerah berikutnya.
Tito memberi pengecualian dalam konteks tenaga dengan keterampilan tertentu yang selama ini masih dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan.
"Karena ini tenaga PPPK dan lain-lain, kalau tenaga yang skill seperti guru dan di bidang kesehatan, ya itu masih bermanfaat, masih oke, ya, di masa lalu," imbuh Tito.
