WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah untuk mengubah paradigma dalam pembangunan sektor pariwisata nasional.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak seharusnya lagi hanya diukur berdasarkan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, melainkan dari besarnya nilai ekonomi yang mampu diciptakan bagi daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Darmadi Minta Pelatihan Manajer Kopdes Merah Putih Dirombak, Fokus pada Kemampuan Bisnis
Pandangan tersebut disampaikan Ilham dalam rapat bersama Deputi Bidang Pemasaran, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), serta Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai pendekatan yang selama ini berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor pariwisata.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan dampak ekonomi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata maupun Badan Otorita Pariwisata (BOP).
Baca Juga:
BKSAP DPR Usulkan Verifikasi NGO Penyalur Bantuan Palestina demi Cegah Penyelewengan
"Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar," ujarnya.
Ilham menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja KEK Pariwisata dan BOP perlu menggunakan parameter yang lebih komprehensif.
Beberapa indikator yang dinilai penting antara lain lama tinggal wisatawan (length of stay), rata-rata pengeluaran wisatawan selama berkunjung, tingkat okupansi kawasan, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga kemampuan kawasan dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
