Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III tersebut, indikator-indikator tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak nyata pembangunan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan sekadar mengandalkan data kunjungan wisatawan.
Selain aspek pengukuran kinerja, Ilham juga menyoroti masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara komitmen investasi dan realisasi investasi di sejumlah KEK Pariwisata.
Baca Juga:
DPR Dorong Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Tarik Pulang Talenta Indonesia
Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan realisasi investasi belum berjalan optimal sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan pariwisata tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya nilai komitmen investasi yang telah diumumkan, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan itu, Ilham turut menyinggung perkembangan KEK Lido di Kabupaten Bogor yang dinilainya belum menunjukkan capaian sesuai harapan.
Baca Juga:
Hadapi Ketidakpastian Dunia, DPR Dorong Penguatan Kedaulatan Energi dan Pangan
Karena itu, ia meminta pemerintah memiliki mekanisme evaluasi yang jelas apabila target investasi maupun pembangunan kawasan tidak berjalan sesuai dengan komitmen awal yang telah ditetapkan.
Di akhir penyampaiannya, Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi salah satu fokus Kementerian Pariwisata tidak berhenti sebagai wacana semata.
Menurutnya, prinsip keberlanjutan harus diwujudkan melalui program-program konkret yang mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.
