Ia menilai validasi data, khususnya stok beras yang berada di masyarakat, masih sangat diperlukan.
Khudori menyoroti bahwa sejak 2023, Bapanas tidak lagi melakukan survei stok beras di tingkat masyarakat pada akhir tahun.
Baca Juga:
Pemerintah Bentuk Klinik UMKM Bangkit untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana Sumatra
Padahal, survei tersebut penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi pangan nasional.
“Angka stok 12,5 juta ton itu sangat besar, setara dengan sekitar empat sampai lima bulan konsumsi nasional. Survei ini kenapa penting, antara lain untuk memastikan sebetulnya stok beras yang ada di masyarakat itu jumlahnya berapa,” ujarnya.
Ia menilai absennya survei tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam perhitungan stok nasional.
Baca Juga:
Surplus Jagung 2025 Capai 0,47 Juta Ton, Pemerintah Pastikan Tanpa Impor pada 2026
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakakuratan data produksi dan stok beras kerap berujung pada koreksi angka yang signifikan.
Menurut Khudori, metode pengumpulan data yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan sehingga berisiko menghasilkan angka yang kurang presisi.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya survei sebagai mekanisme pengecekan silang guna memastikan akurasi data pangan nasional.
