“Kami tidak ingin empat tokoh yang disebut tadi ataupun tokoh-tokoh NU lainnya berada dalam posisi yang kemudian merasa terjebak oleh sebuah kesepakatan politik yang sejak awal tidak jelas. Karena itu, sebelum menentukan sikap, sebaiknya semua pihak meminta kejelasan secara tertulis,” ujarnya.
Soroti Persepsi Keterlibatan Pemerintah
Baca Juga:
Babak Baru di PBNU: Gus Yahya-Rais Aam Sepakat Segera Gelar Muktamar
Abdul Hamid juga menyampaikan kekhawatiran mengenai munculnya persepsi di kalangan warga NU terkait dugaan dukungan dari lingkungan pemerintahan kepada kandidat tertentu.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi internal NU. Ia juga mengingatkan para pembantu presiden yang disebut dalam isu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses organisasi.
Dalam pernyataannya, Abdul Hamid menyebut nama Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid dalam konteks kekhawatiran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa persepsi mengenai keterlibatan pemerintah tetap harus dibuktikan dan diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Baca Juga:
Soal Kepengurusan Mardiono-Agus, Kader PPP Ajukan Banding Administratif ke Presiden
“Kami tidak ingin muncul persepsi di kalangan warga Nahdliyin bahwa pemerintah berada di balik dinamika internal NU. Karena itu, semua pihak yang memiliki posisi di pemerintahan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi,” katanya.
Serukan Persatuan NU
Di tengah dinamika tersebut, Abdul Hamid secara pribadi menyatakan keberatan apabila KH Miftahul Akhyar kembali masuk dalam kepemimpinan tertinggi PBNU. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan mendatang tidak memperlebar perbedaan di internal NU.
