"Kurang lebih, ya. Perhitungan kerugian negaranya kan saat ini masih berjalan," imbuh dia.
Menurut Tessa, dalam kasus ini diduga terjadi pengurangan kualitas komponen bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan.
Baca Juga:
Penuh Khidmad Polresta Jambi Gelar Upacara dan Syukuran HUT Ke-78 Bhayangkara
Kasus ini berbeda dengan yang melibatkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara atau bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemensos yang menyeret Juliari pada 2020.
Dugaan korupsi bantuan presiden juga muncul dalam dakwaan kasus distribusi BSB di Kemensos yang melibatkan pengusaha Ivo Wongkaren. BSB ditujukan untuk 10 juta KPM PKH pada 2020 guna mengurangi dampak pandemi Covid-19, direncanakan berlangsung Agustus hingga Oktober 2020.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Bansos Banpres KPK Perkirakan Rugikan Negara Rp125 Miliar
Bersamaan dengan itu, Kemensos melaksanakan program bantuan presiden di wilayah Jabodetabek. Ivo Wongkaren terlibat sebagai vendor melalui PT Anomali Lumbung Artha (ALA).
Ia kini menjadi tersangka dalam kasus bantuan presiden yang sedang diselidiki KPK.
Menurut dakwaan jaksa KPK, PT ALA mendapat paket pekerjaan bantuan presiden dengan jumlah lebih besar dibanding vendor lain.
