WahanaNews.co | Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk membentuk gugus tugas atau task force untuk mengatasi penyelundupan solar.
Perintah itu kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan disampaikan Jokowi terkait kelangkaan solar di sejumlah daerah belakangan ini.
Baca Juga:
Ungkap Mafia Solar Banten, Polda Sita 4 Ton Solar dan Uang Puluhan Juta Rupiah
"Presiden sudah memerintahkan segera kita membuat task force untuk mengatasi masalah penyelundupan ini, termasuk menyangkut solar," katanya di Jakarta, Jumat (1/4).
Luhut mengatakan sejatinya solar tidak boleh langka. Pasalnya, saat ini solar cukup aman.
"Solar itu cukup, tidak kurang sama juga minyak goreng tidak kurang juga. Itu semua kita akan lakukan tindakan terukur," katanya.
Baca Juga:
Solar Langka, Antrean Truk-Bus di SPBU Banda Aceh Mengular
Sejumlah daerah melaporkan kelangkaan Solar yakni Bengkulu, Riau, dan Sumatera Selatan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan karena kelangkaan itu pihaknya mengajukan penambahan kuota subsidi BBM Solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Permintaan diajukan lantaran stok Solar di Bengkulu tidak stabil sehingga menimbulkan antrean yang panjang.
"Pemerintah mengajukan penambahan kuota BBM subsidi jenis solar agar tidak ada antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU," kata Rohidin, seperti dikutip dari Antara, Senin (28/3).
Senada, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar juga melayangkan surat penambahan kuota biosolar untuk tahun ini hingga 884 ribu kiloliter kepada BPH Migas.
"Kami sudah sampaikan melalui surat bernomor 541/DESDM-02/765 karena adanya kelangkaan BBM biosolar di Riau dan merujuk pada Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak," kata Syamsuar.
PT Pertamina (Persero) menduga kelangkaan Solar subsidi terjadi lantaran penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh industri besar sawit dan pertambangan.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan porsi Solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan BBM diesel mencapai 93 persen, sedang nonsubsidi hanya 7 persen.
Melihat hal itu, pihaknya dan aparat penegak hukum akan memastikan apakah sebanyak 93 persen penjualan solar subsidi itu mengalir ke industri besar. [bay]
