"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat
terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa
saja Mr M dimaksud," ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).
Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan
anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.
Baca Juga:
Prabowo Cerita Awal Mula Dirinya Identik Dengan Angka 8
"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga
siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata
Connie.
"Good governance memandatkan adanya transparansi di
mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan
dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan
anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran,
tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan
alutsista dimaksud," lanjutnya.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) beredar di publik. Rancangan
Perpres Alpalhankam tersebut menyebutkan angka yang dibutuhkan untuk membeli
alutsista sebesar USD 124.995.000 yang jika dikonversikan sekitar Rp
1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Baca Juga:
Prabowo Ngaku Dapat Endorsement dari Jokowi dan Presiden Terdahulu
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan akan mengusut
kebocoran itu. Saat ini, pembahasan mengenai Alpalhankam terus berlangsung.
"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian
dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih
berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan
menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian
politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy
(kecemburuan politik), dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas
untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut
sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil dalam keterangannya,
Senin (31/5).
Dahnil menyebut, sesuai petunjuk Presiden RI Joko Widodo
kepada Prabowo Subianto, Jokowi disebutnya ingin ada kejelasan soal lima sampai
dengan 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alpalhankam apa saja. Dahnil
menyinggung alpalhankam Indonesia yang sudah tua-tua.