WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan informasi publik di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Menurut Komisi I, konsep ketahanan nasional di era digital tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup perlindungan ruang informasi masyarakat dari berbagai narasi destruktif yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca Juga:
Pembongkaran TPS Diakui “Setengah Dipaksakan”, Wali Kota Jambi Tuai Sorotan
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai bentuk pembingkaian negatif atau framing yang ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Imron, TNI selama ini merupakan salah satu institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Baca Juga:
TB Hasanuddin Minta Kajian Mendalam Hibah Kapal Induk Italia, Ingatkan Risiko Biaya Tersembunyi
Karena itu, ia menilai seluruh elemen yang terkait dengan sektor pertahanan perlu memperkuat sinergi dan kerja sama dalam menjaga kehormatan serta kredibilitas lembaga tersebut dari berbagai serangan informasi yang menyesatkan.
"Karena sangat miris kalau sampai TNI selalu diberitakan hoaks, saya kurang sepakat. Jadi, saya meminta pada Pak Menhan, dan Pak Panglima, mari kita bersinergi, kerja sama untuk selalu menjaga marwah dan martabat TNI," jelas Imron.
Lebih lanjut, Imron menjelaskan bahwa meningkatnya penyebaran disinformasi di ruang publik sering kali tidak terlepas dari kepentingan ekonomi maupun politik tertentu.
