Menurutnya, kondisi tersebut kerap muncul ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat kemandirian nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.
Ia mencontohkan, langkah pemerintah dalam menindak praktik ekspor ilegal atau upaya mengelola sumber daya nasional secara mandiri sering kali diikuti dengan munculnya berbagai isu yang dapat memicu keresahan masyarakat.
Baca Juga:
Pembongkaran TPS Diakui “Setengah Dipaksakan”, Wali Kota Jambi Tuai Sorotan
Isu-isu tersebut, kata dia, kerap dikemas dalam bentuk informasi yang belum tentu benar, mulai dari rumor aksi demonstrasi besar-besaran hingga berbagai narasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik.
Menurut Imron, penyebaran hoaks semacam itu dapat mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menghambat berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.
Baca Juga:
TB Hasanuddin Minta Kajian Mendalam Hibah Kapal Induk Italia, Ingatkan Risiko Biaya Tersembunyi
"Dan sekarang ketika pemerintah ini ingin berdiri sendiri, ingin mengelola sendiri, banyak oknum-oknum yang tidak menginginkan itu terjadi. Nah itu, berita-berita itu yang selalu digoreng agar masyarakat ini terbawa arus agar negara kita chaos," ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.
Sebagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan tersebut, Komisi I DPR RI telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar semakin aktif dalam menjaga keseimbangan arus informasi di ruang publik.
Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperkuat penyebaran informasi yang akurat, faktual, dan mudah diakses masyarakat.
