WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, memberikan apresiasi terhadap kinerja Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya dalam menjalankan pembinaan teritorial maupun pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Penilaian tersebut disampaikan setelah Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Korem 163/Wira Satya di Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga:
Cindy Monica Desak Pengusutan Transparan Kasus Tewasnya Petani di Area Perkebunan Agrinas Palma Nusantara
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan berbagai program pembinaan teritorial yang menjadi salah satu tugas utama TNI AD, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan OMSP yang selama ini dijalankan Korem 163/Wira Satya dalam mendukung kepentingan masyarakat di wilayah Bali.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Taufiq menilai pembinaan teritorial yang dilaksanakan Korem 163/Wira Satya telah berjalan secara optimal.
Selain itu, pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang juga dinilai mampu memberikan dampak positif serta manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan wilayah.
Baca Juga:
Syamsu Rizal Minta Blind Spot Pertahanan Udara di Indonesia Timur Segera Ditutup
"Komisi I ingin melihat sejauh mana efektivitas pembinaan teritorial yang dilakukan Korem ini. Alhamdulillah, hasilnya cukup baik, termasuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yang juga berjalan dengan bagus," ujar Taufiq dikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (28/06/2026).
Meski memberikan apresiasi atas capaian tersebut, Taufiq juga menyoroti besarnya dukungan yang diberikan masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta terhadap berbagai kegiatan OMSP yang dilaksanakan Korem 163/Wira Satya.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bukti tingginya kepercayaan publik terhadap institusi TNI, terutama dalam menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya dukungan dari berbagai pihak harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut penting mengingat keterbatasan anggaran negara yang dimiliki TNI sering kali mendorong adanya dukungan dari luar anggaran pemerintah.
"Ini sangat baik dan patut diapresiasi. Tetapi kami juga memberikan peringatan agar dukungan tersebut tidak sampai memperluas ruang gerak kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Ketika sebuah program dijalankan dengan dukungan di luar anggaran negara, maka seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan bahwa kemampuan Korem 163/Wira Satya dalam mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program meski menghadapi keterbatasan anggaran merupakan bentuk dedikasi dan komitmen yang patut diapresiasi.
Kendati demikian, seluruh bentuk bantuan atau dukungan non-anggaran tetap harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, Taufiq menegaskan bahwa Komisi I DPR RI ingin memastikan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras mengabdi kepada bangsa dan negara memperoleh perlindungan dari sisi administrasi, sehingga tidak menghadapi persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola maupun pertanggungjawaban keuangan.
"Jangan sampai teman-teman yang sudah bekerja keras dan memberikan pengabdian terbaik kepada negara justru menghadapi masalah hukum. Karena itu, aspek administrasi dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi perhatian utama," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
