Menurut Esti, hasil dialog dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di daerah tersebut memiliki kemiripan dengan persoalan yang dihadapi banyak daerah lain di Indonesia.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat nasional.
Baca Juga:
DPR Soroti Minimnya Daya Tampung PTN, Jutaan Lulusan SMA Terancam Tak Terserap
"Kalau saya mengatakan ini sama dengan banyak daerah lain, berarti ada persoalan penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Komisi X DPR RI adalah kesejahteraan guru, khususnya guru paruh waktu yang hingga kini masih menerima honor sekitar Rp1 juta per bulan dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Selain besaran honor yang dinilai belum memadai, masih banyak guru honorer yang belum memperoleh kepastian status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga:
Komisi X DPR Dorong Afirmasi Mahasiswa Daerah 3T dalam Sistem SPMB
Esti menilai persoalan tersebut harus segera mendapatkan solusi mengingat Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kerja guru menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
"Kita harus membuka ruang agar guru honorer yang memang dibutuhkan bisa menjadi ASN, sementara guru PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu sehingga memperoleh penghasilan yang lebih layak," ujarnya.
