WahanaNews.co | Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengatakan bahwa tidak mungkin kemajuan pembangunan di NTB hadir tanpa adanya kontribusi yang besar dari BUMN dan BUMD disini.
Baca Juga:
Soal OTT Capim KPK Johanis Tanak dan Benny Mamoto Beda Pandangan
Dunia usaha adalah key elements dalam meng-upgrade kemampuan daerah, oleh karena itu dunia usaha harus menjadi engine of growth.
Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi di Gedung Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur NTB pada Jumat (7/10).
“Tidak mudah untuk meminta project yang besar di daerah kita, maka event-event internasional yang ada di NTB merupakan cara yang tidak biasa untuk menarik perhatian pemerintah pada daerah ini. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan BUMN dan BUMD,” ucapnya.
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Komjen. Pol. Purnawirawan Polri Drs. Firli Bahuri, M.Si., membuktikan bahwa berdasarkan data KPK sejak 2004 sampai Agustut 2022, tercatat 1444 tersangka kasus korupsi yang sudah tertangkap, paling tinggi adalah pihak swasta sebanyak 363 orang.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga di NTB ditentukan oleh karya besar kalangan pengusaha baik dari BUMN, BUMD, maupun swasta. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat.
“Coba berikan kemudahan investasi, dengan demikian akan terbuka lapngan kerja yang memberikan pendapatan sehingga dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Maka jadilah kalian pahlawan-pahlawan dalam rangka meningkatkan ekonomi,” tutur Firli.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Sik, SH, MM, MH, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan selesai hanya oleh KPK, butuh juga peran serta dari seluruh masyarakat termasuk dunia usaha.
“Kenapa dunia usaha? Karena dunia usaha menentukan hajat hidup orang banyak, tingkat perekonomian negara, serta banyak menyerap tenaga kerja,” ungkapnya. [jat]
