Selain itu, pentingnya komunikasi dan kolaborasi dengan pengurus wilayah dan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila tak luput dari perhatian Tohom.
“Ada banyak kader Pemuda Pancasila di daerah yang memerlukan bantuan hukum, dan untuk itu penting bagi kami untuk terus berkoordinasi dengan pengurus wilayah,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Dengan adanya beberapa masalah hukum yang melibatkan kader di daerah, koordinasi ini akan memastikan bahwa setiap persoalan hukum dapat ditangani dengan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai langkah lanjut menuju otonomisasi, Tohom mengusulkan agar BPPH Pemuda Pancasila mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) sebelum Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-XI.
Baca Juga:
Jumat Berkah, Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Berbagi Ratusan Nasi Kotak
“RAKORNAS ini akan menjadi ajang untuk memantapkan segala persiapan dan memastikan bahwa seluruh pengurus wilayah dan cabang BPPH Pemuda Pancasila memiliki komitmen yang sama dalam mendukung proses otonomisasi,” jelasnya.
Tohom menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa proses otonomisasi BPPH lebih dari sekadar langkah administratif.
