“Masa transisi ini krusial. Penanganan hulu tidak boleh kendor. Edukasi publik, penguatan regulasi, hingga penegakan sanksi ringan harus berjalan paralel. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan TNI-Polri dan Forkopimda dalam pengelolaan sampah menunjukkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Gerak Cepat PLN NTB Pulihkan Listrik Pascacuaca Ekstrem di Lombok
“Masalah sampah adalah masalah kolektif. Ketika semua elemen turun tangan, dari kepala daerah sampai aparat keamanan, ini mencerminkan kepemimpinan yang tegas sekaligus inklusif,” ucap Tohom.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa proyek waste to energy di Bekasi Raya memiliki dampak strategis terhadap ketahanan energi daerah.
“Jika dikelola dengan baik, PSEL dapat mengurangi beban TPA overkapasitas seperti Burangkeng sekaligus menyumbang listrik ke jaringan. Ini bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga bagian dari diversifikasi energi nasional,” jelasnya.
Baca Juga:
Respons Data Sampah Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Transformasi Total Pengelolaan Limbah
Ia memandang, sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Investasi/Hilirisasi menjadi fondasi penting agar proyek berjalan tepat waktu dan berkelanjutan.
“Koordinasi lintas kementerian adalah kunci. Dengan dukungan investasi yang kuat dan kepastian regulasi, proyek ini bisa menjadi model nasional,” tambahnya.
Lebih jauh, Tohom menilai keberhasilan PSEL Bekasi Raya akan memperkuat citra pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai rezim yang mampu menuntaskan persoalan mendasar rakyat secara bertahap dan terukur.
