WahanaNews.co, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memproses permintaan Mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana agar uji materi atas putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal capres-cawapres diproses tanpa Anwar Usman.
Ketua panel hakim pada perkara 141/PUU-XXI/2023 Suhartoyo mengatakan permintaan itu dilakukan mengacu pada hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca Juga:
Berdebat Soal Hak Angket Pemilu, Demokrat Siap Pasang Badan
"Kan, sudah ada amar putusan MKMK seperti itu. Baik, nanti kami sampaikan juga ke hakim-hakim lain dalam Rapat Permusyawaratan Hakim," kata Suhartoyo, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu (8/11/23).
Lebih lanjut, Pengacara Brahma, Viktor Santoso Tandiasa mengaku akan menyerahkan perbaikan permohonan secepat mungkin. Dia juga berharap agar MK bisa memeriksa perkara tersebut dengan cepat pula.
Viktor menjelaskan tujuan pemeriksaan secara cepat itu penting adalah agar pemilu ini mendapatkan kembali legitimasinya.
Baca Juga:
Buntut Dugaan Penghinaan Capres 02, Benny Rhamdani Dilaporkan ke Polda Sulut
Sebab, kata dia, terdapat bakal calon wakil presiden yang pencalonannya tidak bisa dilepaskan dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.
"Artinya kalau memang bisa lebih cepat mau diserahkan naskah perbaikannya ya silakan. Tapi kami tidak akan terdikte oleh itu," kata dia.
"Ada persoalan-persoalan kepaniteraan yang, perkara yang lain kan sudah seperti ban berjalan, kan tidak kemudian bisa. Tapi silakan saja dan apa yang Anda inginkan, supaya juga dipertimbangkan tentang percepatan itu, nanti akan kami sampaikan juga kepada hakim-hakim yang lain," imbuhnya.
