WahanaNews.co |
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim,
menjelaskan, Kamus Sejarah Indonesia disusun sejak 2017, saat dirinya belum
menjabat sebagai Menteri.
Ia meminta semua pihak menyikapi isu ketiadaan nama tokoh pendiri
Nadlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy"ari, dengan kepala dingin.
Baca Juga:
Pantas Anggota DPR Ngamuk ke Nadiem, Ternyata 17 Sekolah di NTT Mangkrak 2 Tahun
"Kamus Sejarah ini disusun tahun 2017, sebelum saya menjabat," kata
Nadiem, dalam video statemennya yang diunggah di Instagram @nadiemmakarim
pada Rabu (21/4/2021).
Saat menjabat Mendikbud, Nadiem mengaku langsung memerintahkan
jajarannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap kamus tersebut.
Ia juga meminta tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk
pihak Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga:
Meledak-ledak Saat Semprot Mendikbud Nadiem, Inilah Profil Anggota DPR Anita Jacoba
"Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan
kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan
lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU,"
tegasnya.
Nadiem juga menegaskan, tidak ada niat dari kementeriannya untuk
menghilangkan jejak sejarah tertentu.
Ia mengatakan, Kemendikbud akan memastikan penghormatan terhadap perjuangan
tokoh bangsa Indonesia.
"Kemendikbud memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah
dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asyari dan para tokoh
penerusnya tidak pernah berubah," ucapnya.
Polemik Kamus Sejarah Indonesia tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua
Komisi X DPR, Syaiful Huda.
Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik
sementara Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dari peredaran, karena dinilai
memuat banyak kejanggalan.
Huda mengatakan, kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah
tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari.
Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong
tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Sementara, pada jilid II, tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hattta
dalam entry khusus, meski masuk pada penjelasan di awal kamus.
Sebaliknya, justru ada nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas
kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry
khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya.
Huda mengatakan, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dapat
berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.
"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah
Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan
konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu
bahan ajar mata pelajaran sejarah," kata Huda, dalam keterangan tertulis, Senin
(19/4/2021) malam.
Sementara itu, pihak Kemendikbud sudah meminta maaf atas kesalahan yang
terjadi.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Hilmar Farid, menegaskan, Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversi
karena tidak mencantumkan nama pendiri tokoh Nadlatul Ulama (NU), KH Hasyim
Asy"ari, sudah ditarik dari website.
"Bahwa sudah ditarik dari website-nya Rumah Belajar itu, jadi sudah
diturunkan," kata Hilmar, dalam konferensi pers, Selasa (20/4/2021). [qnt]