WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali diseret dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji 2024, dan ia memilih meresponsnya dengan nada tenang namun tegas.
Joko Widodo menilai penyebutan namanya dalam berbagai perkara hukum sebagai hal yang lazim dialami seorang presiden.
Baca Juga:
Polemik Ijazah, JK Angkat Suara Keras: Jangan Lupa, Saya yang Dorong Jokowi ke Puncak Kekuasaan
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa ketika masih menjabat presiden, seluruh program kerja menteri memang berada dalam koridor kebijakan dan arahan kepala negara.
Menurut Jokowi, kebijakan, arahan, dan perintah presiden merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang tidak terpisahkan.
Baca Juga:
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi, Lima Tersangka Siap Hadapi Sidang
“Karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” jelasnya.
Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah sekalipun memberikan arahan yang berkaitan dengan praktik korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegas dia.
