Menurut T.A. Khalid, pembangunan wilayah kepulauan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut semata.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah yang hingga kini masih dirasakan, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.
Baca Juga:
APBK Belum Diketok Palu, DPRK Usulkan Hak Interpelasi, Mantan Anggota Dewan Angkat Bicara
Oleh sebab itu, pengembangan sektor kelautan harus disertai peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.
"Optimalisasi potensi kelautan harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Kekayaan laut Indonesia tidak boleh hanya menjadi potensi ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi provinsi-provinsi berciri kepulauan.
Baca Juga:
Fraksi PDIP Dorong Pembentukan Pansus Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tapteng
Sebagian besar wilayah administratif daerah tersebut berupa lautan dengan pulau-pulau yang tersebar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi logistik memerlukan pola penanganan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut menjadi alasan kuat perlunya regulasi khusus yang mampu memberikan kewenangan dan instrumen lebih memadai kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan wilayah kepulauan secara efektif dan berkelanjutan.
"Daerah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda, mulai dari pelayanan publik yang harus menjangkau pulau-pulau terpisah, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, daerah kepulauan memerlukan pengaturan tersendiri agar pemerintah daerah memiliki instrumen yang memadai dalam menjalankan pembangunan," katanya.
