WAHANANEWS.CO, Jakarta — Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan. Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama (FPNU) menilai dinamika di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut telah memasuki fase yang memprihatinkan dan berpotensi menguras energi warga Nahdliyin.
Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama, Abdul Hamid Rahayaan, mengatakan polemik yang melibatkan sejumlah elite PBNU, termasuk Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Nusron Wahid, telah menimbulkan keresahan hingga ke tingkat akar rumput.
Baca Juga:
Masinton Pasaribu Buka Konferensi Cabang XVIII Muslimat NU Tapteng
Menurut Abdul Hamid, perselisihan di jajaran elite organisasi juga dikhawatirkan mengganggu konsentrasi para kiai sepuh yang selama ini menjadi rujukan moral dan keagamaan bagi warga NU.
Situasi tersebut, kata dia, semestinya segera diakhiri melalui mekanisme organisasi yang bermartabat dengan mengedepankan kepentingan NU, bukan kepentingan kelompok maupun individu.
Muktamar Didorong Berlangsung Lebih Cepat
Baca Juga:
Prabowo Bicara Anomali Ekonomi RI, Kaget Tahu Penduduk Miskin Bertambah
Di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda, desakan agar Muktamar PBNU ke-35 digelar lebih cepat juga semakin menguat.
Forum Penyelamatan NU menyebut adanya dorongan dari sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) agar forum tertinggi organisasi tersebut dilaksanakan pada 27 Agustus 2026, lebih cepat dibandingkan agenda sebelumnya yang disebut dijadwalkan pada Desember 2026.
Abdul Hamid berharap Muktamar ke-35 tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum rekonsiliasi untuk mengakhiri ketegangan internal.
“Diharapkan Muktamar mendatang dapat melahirkan figur Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru, netral, tidak terlibat serta tidak memiliki irisan dengan konflik yang terjadi saat ini,” ujar Abdul Hamid.
Ia menilai kepemimpinan baru yang mampu berdiri di atas semua kelompok diperlukan agar PBNU dapat kembali menjalankan fungsi pelayanan keumatan secara maksimal.
“PBNU harus kembali bersatu dan fokus melayani umat serta membantu pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” katanya.
Soroti Isu Manuver Politik
Selain konflik internal, Forum Penyelamatan NU juga menyoroti isu yang berkembang menjelang Muktamar ke-35 terkait dugaan adanya manuver politik dari pihak eksternal organisasi.
Abdul Hamid secara khusus menyinggung munculnya isu mengenai pergerakan dua pejabat pemerintahan, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, yang disebut kembali mendorong KH Miftachul Akhyar untuk menduduki posisi Rais Aam PBNU.
Menurut Abdul Hamid, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah warga Nahdliyin.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Menurutnya, penjelasan dari pemerintah penting untuk memastikan tidak berkembang persepsi mengenai adanya intervensi politik terhadap proses internal PBNU.
“Presiden perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar spekulasi mengenai adanya skenario politik dari luar yang berpotensi memecah belah NU tidak semakin berkembang,” tegas Abdul Hamid.
Ingatkan Sejarah Berdirinya NU
Abdul Hamid juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan NU sebagai arena pertarungan kepentingan politik praktis.
Ia merujuk pada sejarah berdirinya NU yang dipelopori para ulama dan aulia, termasuk Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Menurutnya, sejak awal NU memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan keumatan sekaligus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“NU lahir dari perjuangan para ulama untuk menjaga kemaslahatan umat dan keutuhan NKRI. Karena itu, jangan sampai konflik kepentingan justru melemahkan organisasi dan merugikan bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengimbau Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid agar mempertimbangkan dampak politik maupun sosial dari setiap langkah yang dikaitkan dengan dinamika internal PBNU.
Abdul Hamid mengingatkan agar tidak ada tindakan yang justru menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo di kalangan warga Nahdliyin.
Serukan Semua Pihak Menahan Diri
Forum Penyelamatan NU berharap seluruh elite dan kader organisasi menahan diri menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35. Menurut Abdul Hamid, forum tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri perpecahan, bukan memperlebar konflik.
Ia menegaskan bahwa kepentingan NU dan kemaslahatan warga harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun perebutan posisi dalam struktur organisasi.
“Kami berharap semua pihak mengedepankan kepentingan NU, menjaga persatuan warga Nahdliyin dan tidak membawa organisasi ke dalam konflik kepentingan. Keutuhan NU sangat penting bagi keutuhan NKRI,” pungkasnya.
[Redaktur: Teunku Agam Isnain Asyura]
