WAHANANEWS.CO, Jakarta - Seiring dengan peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, muncul berbagai upaya yang berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan.
Menurut KP Norman Hadinegoro, pengamat kebangsaan sekaligus Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (PERNUSA), ada indikasi kuat bahwa sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang diduga memiliki keterkaitan dengan kepentingan asing tengah berupaya memecah hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
Baca Juga:
Gerindra Bocorkan Ada Menteri yang Tak Seirama, Prabowo Siapkan Langkah Tegas
"Kelompok berkepentingan tengah bergerak. Mereka tidak ingin Indonesia semakin maju dan rakyat semakin makmur. Jika Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dirintis Presiden Jokowi, kesejahteraan rakyat bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan," ujar KP Norman Hadinegoro, mengutip JCC Network, Sabtu (8/2/2025).
Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengembalikan kendali atas sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Beberapa aset strategis yang kini dikelola oleh Indonesia antara lain Blok Mahakam, PT Freeport Indonesia, Blok Rokan Riau, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia, dan PT Inalum.
Langkah ini telah mengubah lanskap ekonomi nasional, memungkinkan anak bangsa sendiri untuk mengelola kekayaan alam negeri.
Baca Juga:
Sinyal Reshuffle Prabowo: Menteri Tak Bekerja untuk Rakyat Akan Disingkirkan
Dengan sumber daya yang kini berada dalam kendali nasional, seharusnya kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah terwujud, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Namun, Norman menegaskan bahwa kelompok-kelompok berkepentingan asing tidak tinggal diam. Mereka terus menyebarkan propaganda yang bertujuan melemahkan tokoh-tokoh yang berani menantang dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya.
Menurut Norman, ada upaya sistematis untuk menciptakan gesekan antara Prabowo dan Jokowi guna menghambat keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis.
Indonesia telah memiliki fondasi kuat untuk menjadi negara yang mandiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju.
Namun, masih ada pihak yang ingin mempertahankan ketergantungan Indonesia pada kekuatan asing.
"Kita harus tetap waspada. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi," ujarnya.
Norman menambahkan bahwa dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara besar.
Namun, ancaman sabotase dari dalam dan luar negeri harus terus diwaspadai.
Selain itu, untuk memastikan kesejahteraan rakyat, BUMN harus berani mengambil peran lebih besar dalam menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, termasuk menyediakan makanan sehat gratis bagi masyarakat.
Dengan penguasaan sumber daya yang kini ada di tangan bangsa sendiri, BUMN seharusnya bisa menjadi penggerak utama kesejahteraan nasional tanpa bergantung pada pihak asing.
Kini, tantangan bagi Presiden Prabowo adalah melanjutkan keberanian Jokowi dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Jika ia mampu bertahan dari berbagai upaya perpecahan, maka cita-cita Indonesia sejahtera bisa menjadi kenyataan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
