WahanaNews.co | Pimpinan DPR menerima menampung aspirasi perwakilan massa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Ruang Pimpinan DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Massa AMI dan Gebrak ini diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.
Baca Juga:
DPR Setujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Kehidupan
"Kami selaku pimpinan berdua dengan Pak Rachmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukkan kami di DPR, untuk nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya, kepada pemerintah," ujar Dasco dalam konferensi usai menerima massa AMI dan Gebrak.
Sementara Rachmat Gobel mengatakan tuntutan dan aspirasi buruh tidak berbeda jauh dengan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan fungsi DPR.
"Yang dituntut seperti yang disampaikan waktu lalu, soal Omnibus Law, mengenai penurunan harga kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran ini. Dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga," ungkap Gobel.
Baca Juga:
Masa Jabatan Pimpinan LPSK Diperpanjang hingga April 2024
Sementara Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang mewakili AMI dan Gebrak mengatakan pihaknya sudah menyampaikan beberapa persoalan kepada Pimpinan DPR, antara lain Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), revisi UU Cipta Kerja (Omnibus Law), penolakan kenaikan BBM, sembako, minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya. Nining menegaskan, persoalan-persoalan tersebut berdampak dan berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat terutama buruh.
"Kami menyampaikan agar pimpinan DPR termasuk yang ada di wakil rakyat di DPR harus menjadi perhatian serius karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi kebijakan yang kemudian nanti akan berimbas baik ekonomi secara nasional maupun persoalan gejolak sosial," pungkas Nining. [rin]