"Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," kata anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani juga meminta agar capaian WTP tidak hanya dijadikan ukuran keberhasilan, melainkan harus dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Baca Juga:
Merasa Diperlakukan Sepihak, Mitra MBG Ancam Segel Dapur Program Makan Bergizi Gratis
"Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat," ujar Netty.
Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti adanya tunggakan BGN pada tahun 2025 yang disebut mencapai Rp1,6 triliun.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini turut mempertanyakan dasar yang digunakan hingga BGN tetap memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2025.
Baca Juga:
DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Korupsi Program MBG
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
