WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/9/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penyediaan rumah subsidi, salah satu agenda prioritas nasional dalam pemerintahan Prabowo.
Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Percepatan Program Rumah Subsidi bagi Masyarakat
Dalam pertemuan itu, Maruarar menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian besar Presiden terhadap isu perumahan rakyat.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.
Maruarar juga melaporkan perkembangan realisasi program rumah subsidi sepanjang tahun berjalan. Hingga pertengahan September 2025, angka penyerapan dinilai cukup menggembirakan.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Ahmad Dofiri Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian
“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Menteri PKP juga memaparkan adanya terobosan baru berupa skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
Program yang digelontorkan dengan nilai Rp130 triliun ini disebut sebagai langkah bersejarah, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
“Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” terang Maruarar.
Dari sisi permintaan, kebijakan KUR perumahan juga menyasar pelaku usaha mikro yang beraktivitas di rumah.
Maruarar menilai langkah ini memberi kesempatan luas bagi UMKM untuk berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian serta dukungan penuh dari sektor perbankan.
Menurutnya, kebijakan ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam memberikan solusi pembiayaan murah agar masyarakat tidak lagi terjerat praktik rentenir.
“Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti arahan Presiden Prabowo, membuat program untuk melawan rentenir,” tegas Maruarar.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
