WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Rapat ini turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Baca Juga:
Prabowo Resmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RSPON Mahar Mardjono
Agenda utama yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan program ekonomi tahun 2025 yang tengah berjalan, sekaligus penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional untuk tahun 2026.
Salah satu isu strategis yang mencuat adalah terkait percepatan program elektrifikasi desa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan langsung kepada Presiden bahwa hingga kini masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik.
Baca Juga:
Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun
“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan, program listrik desa ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat di pelosok.
Presiden Prabowo pun memberikan arahan tegas agar pembiayaan segera diprioritaskan dalam anggaran negara.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegas Bahlil.
Selain elektrifikasi desa, rapat juga menyoroti kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah berencana memperkuat mekanisme berbasis komunitas, terutama dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar.
Skema ini akan dikendalikan dengan sistem kuota dan berbasis data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.
Rapat terbatas ini menjadi salah satu langkah awal Presiden Prabowo untuk memastikan arah pembangunan ekonomi, khususnya dalam sektor energi, berjalan konsisten sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
