Proyek investasi di bidang "petrochemical" PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten. Proyek itu sempat mangkrak selama 5 tahun dan baru pada 7 Januari 2022, proyek tersebut resmi dikerjakan melalui penandatanganan kesepakatan secara virtual antara Vice Chairman & CEO Lotte Group Chemical Business Sector Kim Gyo Hyun dari Seoul, Korea Selatan dan Menteri Bahlil.
"Khusus investasi LG tadi juga sudah melaporkan bahwa semuanya akan berjalan di tahun ini untuk persoalan katoda dan 'baterry cell', Insya Allah tahun ini selesai dan tambangnya juga akan mengikuti dan bisa percepatan infrastruktur berjalan pararel," tambah Bahlil.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Selanjutnya delegasi Korsel meminta penjelasan dari Presiden Jokowi mengenai paket perlindungan iklim dan paket sosial atau Inflation Reduction Rate (IRA) senilai 430 miliar dolar AS yang diloloskan Kongres Amerika Serikat pada Agustus 2022.
Paket tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi inflasi dan mengurangi harga energi serta mengatasi perubahan iklim.
Paket tersebut menawarkan diskon pajak besar-besaran bagi perusahaan AS yang mau berinvestasi di bidang energi bersih termasuk memberikan subsidi pada kendaraan listrik buatan dalam negeri, baterai dan proyek energi terbarukan lainnya.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Dari pemerintah Korea juga minta perjanjian khusus ke Presiden terkait perjanjian kita dengan Amerika, IRA karena menyangkut 'supply chain' dan pihak kami sudah sampaikan kondisi global tarik-menarik kepentingan dimana Amerika dan Eropa mulai berpikir bahwa ada satu negara yang investasinya terlalu banyak di satu tempat akan dikenakan pajak 'dumping' dan tadi kita sudah mulai cari solusi terbaik.
"Tapi Indonesia dalam posisi tidak bisa didikte negara manapun, kita ada di posisi negara yang terbuka, bisa berkawan kepada semuanya," jelas Bahlil.
Bahlil menyebut anggota parlemen Korsel bahkan bertanya mengenai rahasia Presiden Jokowi sehingga mendapatkan kepuasan publik hingga 82 persen berdasarkan hasil survei.
