WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut keterbatasan anggaran pada 2027 berpotensi memperlambat penyiapan sejumlah proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk sejumlah ruas jalan tol. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) masih menghadapi kekurangan anggaran atau backlog hampir Rp88 miliar, atau tepatnya Rp87,99 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan kebutuhan anggaran DJPI pada 2027 mencapai Rp157,12 miliar. Namun, pagu indikatif yang diterima baru sebesar Rp69,12 miliar.
Baca Juga:
Prabowo Setujui Alokasi Anggaran Rp100,1 Triliun Pemulihan Pascabencana Sumatra
"Dalam pemenuhan target di renstra DJPI maupun Kementerian PU ini membutuhkan anggaran Rp157,12 miliar. Namun, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan DAK tahun 2027, pagu indikatif untuk DJPI tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp 69,12 miliar," kata Komang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026) melansir CNBC Indonesia.
"Sehingga untuk mencapai target prioritas DJPI kami masih membutuhkan tambahan anggaran Rp87,99 miliar atau terjadi backlog anggaran sebesar Rp87,99 miliar," sambungnya.
Komang menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut belum membuat proyek-proyek KPBU dibatalkan. Namun, proses penyiapan proyek dipastikan tidak dapat dilakukan lebih awal, apabila tambahan anggaran belum tersedia.
Baca Juga:
Menteri Dody Susuri Jalur Pegunungan Aceh-Sumut, Siapkan Solusi untuk Tanjakan Kedabuhan di Subulussalam
"Artinya penyiapannya nggak bisa kita lakukan lebih dini kan gitu ya, mungkin akan muncul pada tahun berikutnya," ujarnya saat ditemui usai rapat.
Ia menambahkan, pemerintah masih berharap ada tambahan alokasi anggaran dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar penyiapan proyek dapat tetap berjalan sesuai rencana.
"Tapi kami tadi masih berharap, kan dari anggota Komisi V menyampaikan dari Banggar ya, mungkin masih akan ada potensi, masih bergerak lah (potensi penambahan anggarannya) dikarenakan proyek-proyek penyiapan untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha ini juga bisa kita siapkan lebih dini," kata Komang.
