WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disusun pemerintah mencapai Rp4.097,2 triliun.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut perlu dibarengi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga:
Perumahan Rakyat Jadi Prioritas, DPR Desak Kementerian PKP Tingkatkan Pengawasan dan Pembiayaan MBR
Edi menyambut positif delapan program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah.
Namun, ia memberikan perhatian khusus terhadap kepastian alokasi Transfer ke Daerah (TKD), yang dinilai memiliki peran penting dalam menopang pembangunan dan aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Edi seusai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga:
Andi Iwan Darmawan Aras Soroti Lahan dan Sanitasi dalam Pembangunan Perumahan Nasional
Ia menilai kenaikan belanja negara dari kisaran Rp3.800 triliun menjadi lebih dari Rp4.000 triliun harus diikuti dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan anggaran tersebut dapat dieksekusi secara optimal.
"Kita melihat ada peningkatan pada APBN 2027 hingga Rp4.097,2 triliun dengan target pendapatan Rp3.426 triliun. Pemerintah menyiapkan delapan program utama, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi desa. Ini tentu kabar baik, terutama rencana revitalisasi sekolah dan Puskesmas," ujar Edi dikutip dari situs resmi DPR RI, Rabu (19/8/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi itu mengatakan, sejumlah program prioritas tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Meski demikian, menurutnya, besarnya anggaran nasional juga harus diiringi dengan kejelasan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Edi menilai kepastian mengenai besaran TKD menjadi salah satu hal penting yang perlu segera disampaikan.
Pasalnya, pemerintah daerah membutuhkan informasi mengenai besaran dana transfer sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan, menentukan prioritas belanja, serta menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
"Catatan kita, tadi belum disebutkan berapa jumlah Transfer ke Daerah (TKD). Padahal alokasi dana transfer ini sangat ditunggu-tunggu oleh para bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia (untuk menggerakkan roda perekonomian daerah)," tegasnya.
Menurut Edi, kejelasan TKD juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah masing-masing.
Dana transfer dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Karena itu, ia berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kepentingan daerah.
Ia juga mendorong agar setiap kenaikan anggaran negara disertai dengan pengawasan yang kuat sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tidak berhenti pada besarnya angka dalam dokumen anggaran.
Di akhir keterangannya, Edi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN 2027.
Ia menekankan bahwa momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan harus terus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Memproklamasikan kemerdekaan itu mudah, tetapi menjaga dan mengisi negara ini agar tetap berdiri tegak untuk selama-lamanya adalah pekerjaan besar. Kita harus memastikan anggaran yang besar ini benar-benar membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
