WahanaNews.co | Menko Polhukam Mahfud MD merespons aspirasi Keuskupan Timika dan LBH Papua yang mendesak gencatan senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya. Aspirasi ini disuarakan usai dua balita tertembak dan 1.955 warga mengungsi ke gereja sebagai dampak aksi kontak tembak kedua pihak.
"Seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi anda tahu KKB itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11).
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Memantau kondisi tersebut, Mahfud mengaku terus berkoordinasi melalui kantor Wakil Presiden. Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan rutin sesuai standar prosedur.
"Senin ini kita akan rapat di bawah pimpinan Wakil Presiden. Baik berdasar Perpres No. 19/20 maupun UU No 2 Tahun 2021 terkait Dewan Papua, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wakil Presiden," urai Mahfud.
Mahfud meyakini, KKB tengah mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Sebab diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh G20.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"KKB memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan," jelas Mahfud.
Mahfud pun menyatakan, dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain yang memiliki masalah umum, seperti kesejahteraan dan lingkungan, bukan soal disintegrasi.
"Dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain misalnya penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," kata Mahfud. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
