WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal menindak tegas ribuan tambang ilegal yang baru saja disorot Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan langkah penertiban akan dimulai berdasarkan data yang dipaparkan Presiden.
Baca Juga:
Prabowo Ungkap 1.063 Tambang Ilegal Rugikan Negara Capai Rp300 Triliun
“Sudah arahan dari Pak Menteri kita respons ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” kata Rilke di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Ia menjelaskan Kementerian ESDM tidak hanya berpegang pada data Presiden, tetapi juga melakukan verifikasi sendiri untuk memastikan keberadaan tambang ilegal.
Data yang telah diverifikasi itu nantinya akan menjadi acuan utama dalam proses penindakan yang akan dilakukan bersama aparat penegak hukum.
Baca Juga:
Rp 200 Triliun Melayang, 29 Perusahaan Dihantam Laporan WALHI ke Kejagung
“Mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” ujar Rilke.
Tambang ilegal sebelumnya menjadi sorotan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, ia menyebut terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia.
Prabowo menegaskan, aktivitas tambang ilegal itu telah merugikan negara hingga Rp300 triliun setiap tahunnya.
Ia juga meminta dukungan parlemen untuk memberantas praktik tambang ilegal dan memberi peringatan keras kepada siapa pun yang melindunginya, termasuk para jenderal TNI, Polri, maupun mantan pejabat.
“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal TNI, atau jenderal polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
