WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi langkah diversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Upaya ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian dan potensi gangguan pasokan energi global yang dapat berdampak pada stabilitas energi nasional.
Baca Juga:
Pemerintah Jaga Stabilitas Energi, Harga BBM Subsidi Dipastikan Tetap
Dalam konteks tersebut, penjajakan kerja sama internasional mulai menunjukkan perkembangan positif.
Salah satu hasilnya adalah ketertarikan Rusia untuk berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak serta fasilitas penyimpanan (storage) di Indonesia.
Rencana ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga:
Indonesia-Jepang Percepat Kerja Sama Energi, Fokus Hilirisasi dan Energi Bersih
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia," ujar Bahlil kapada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).
Saat ini, kebutuhan BBM nasional tercatat mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39–40 juta kiloliter (KL) per tahun.
Sementara itu, produksi minyak dalam negeri masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Untuk menekan ketergantungan impor tersebut, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Selain itu, kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang direncanakan mulai berlaku pada Juli 2026 juga diharapkan dapat menjadi solusi tambahan dalam mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil.
"Sekarang Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kiloleter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen," ungkapnya.
Terkait rencana investasi dari Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan ditempuh, baik melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun kerja sama antarpelaku usaha (business to business/B2B).
Sejumlah detail teknis dan kesepakatan lanjutan masih akan dibahas dalam beberapa putaran negosiasi berikutnya.
"Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil pada Kamis (16/4/2026) di Istana Negara.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa rencana proyek yang tengah dijajaki ini berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kolaborasi antara PT Pertamina dan perusahaan energi Rusia, Rosneft Oil Company.
Skala proyek yang direncanakan saat ini disebut tidak sebesar proyek Kilang Tuban.
Secara keseluruhan, pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan dinilai sangat strategis.
Selain meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional, proyek ini juga akan memperkuat fleksibilitas distribusi dan pasokan energi.
Di tengah dinamika dan volatilitas pasar energi global, langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan fluktuasi harga energi di dalam negeri.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
