WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menegaskan bahwa program Bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan wujud konkret peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses sanitasi layak.
Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesehatan publik sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Baca Juga:
Target 380 Ribu Anak, Vaksin Campak di Banten Terkendala Penolakan
Dalam kegiatan penyerahan bantuan yang berlangsung di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026), Sari menekankan bahwa persoalan sanitasi tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi persoalan klasik, seperti keterbatasan sarana sanitasi yang memadai serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Baca Juga:
Kemenkes Ajak Media Perangi Disinformasi Demi Sukseskan Imunisasi
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur dan edukasi masyarakat.
Oleh karena itu, Sari menilai program Sanimas tidak boleh hanya dianggap sebagai proyek pembangunan fisik semata, melainkan sebagai langkah strategis dalam memutus rantai persoalan kesehatan lingkungan sekaligus menekan angka kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa sanitasi yang baik dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana APBN agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkannya.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun dengan anggaran negara, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegas Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II.
Sari juga mendorong pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat untuk aktif memastikan keberlanjutan program melalui edukasi yang berkesinambungan serta penguatan kesadaran kolektif akan pentingnya sanitasi.
Dengan langkah tersebut, ia berharap angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
Menurutnya, penyaluran bantuan Sanimas ini menjadi bukti bahwa efektivitas APBN tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses sanitasi layak, lanjutnya, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
