WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi dampak dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
Menurutnya, kebijakan yang mengikuti pergerakan harga energi di pasar internasional tersebut harus diimbangi dengan berbagai program yang mampu menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.
Baca Juga:
Dewan Energi Nasional Ungkap Pemicu di Balik Kenaikan Harga BBM Pertamax Cs
Pernyataan tersebut disampaikan Sartono saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari akibat dinamika pasar global dan meningkatnya harga energi dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Sartono mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan secara cermat berbagai dampak lanjutan yang dapat muncul akibat kenaikan harga BBM, terutama terhadap tingkat inflasi, biaya distribusi barang dan jasa, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga:
Harga BBM Pertamax Cs Naik, Dewan Energi Nasional Ungkap Penyebabnya
“Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah antisipasi ke depan. Selain menjaga kondisi fiskal negara agar tetap sehat, kebijakan ini juga memiliki implikasi lain yang perlu dipersiapkan dengan baik, terutama program-program untuk mengurangi beban masyarakat,” jelasnya dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (11/06/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa penyesuaian harga BBM dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi yang berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang matang agar dampaknya tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar.
Ia menekankan pentingnya kehadiran berbagai program perlindungan sosial maupun kebijakan pendukung lainnya yang dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup.
Dengan demikian, tujuan menjaga kesehatan fiskal negara dapat berjalan seiring dengan upaya melindungi kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Sartono juga mengajak masyarakat untuk mulai membangun kesadaran dalam menggunakan energi secara lebih efisien dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kondisi kenaikan harga energi global saat ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya hemat energi di berbagai sektor kehidupan.
“Kita mengikuti harga pasar internasional yang memang sedang naik. Karena itu, kita semua juga harus mulai berhemat dan menggunakan energi seperlunya. Yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan ketersediaannya terjaga,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur VII tersebut.
Selain itu, Sartono menegaskan bahwa DPR RI melalui Komisi XII akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan sektor energi, termasuk memastikan pemerintah memiliki langkah yang tepat dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Komisi XII juga akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah guna mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Kami akan mengundang pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk membicarakan persoalan ini dan mencari langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan BBM terhadap masyarakat,” tutupnya.
Melalui koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal negara, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat di tengah tantangan kenaikan harga energi global yang masih berlangsung.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
