"Dia berbicara tentang PKB, pengurus PKB, internal PKB. Saya merasa itu adalah urusan internal PKB. Kemudian, siapa dia? Saya tanya kader PKB, tidak ada yang tahu siapa Lukman Edy. Apa haknya dia berbicara seperti itu?" ujar Halim.
Halim juga menyoroti bahwa Lukman Edy menyebut dana Pilpres, dana Pilkada, dan Banpol Dewan Pengurus Wilayah PKB. Halim menegaskan bahwa DPW PKB tidak pernah mengelola dana Pilpres ataupun dana Pilkada.
Baca Juga:
Cak Imin Umumkan Periode 2024-2029 Terakhir Pimpin PKB
"Terkait Banpol DPW PKB, kami selalu melakukan audit BPK dan bisa dilihat di website BPK bagaimana DPW PKB selalu melapor. Dana fraksi selalu dilaporkan kembali kepada anggota fraksi. Dana yang kami kumpulkan dari fraksi selalu kami laporkan, dan tidak ada dana lain selain itu," katanya.
Dalam laporan ke Polda Jatim, DPW PKB Jatim menyertakan barang bukti seperti video YouTube, berita online, dan berita dari koran/cetak.
Ketegangan antara PBNU dan PKB bermula dari dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 oleh DPR untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini.
Baca Juga:
Cak Imin Sebut Kehadiran Paus Jadi Pengingat Pembangunan Berkeadilan
Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menduga pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.
